RAKOR PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Muaradua (31/10) Melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Dinas PMP2TSP Kabupaten OKU Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretriat Daerah Kabupaten OKU Selatan, Bapak Joni Rafles, AP.,M.Si. dan sebagai narasumber, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan, Bapak Haris Munandar, SH.,MH.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perangkat daerah terkait, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas KOPERINDAG, Dinas PMP2TSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda, dan Bagian Hukum Setda OKU Selatan.

Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1, Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam penyelenggaraannya, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

Sumber : DPMP2TSP OKU Selatan