SOSIALISASI PERMEN No 24 Tahun 2018

Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi implementasi Online Single Submission (OSS), pemerintah terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, salah satu cara yang dilakukan dengan mengadakan rangkaian sosialisasi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana yang mengamanatkan antara lain terkait Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS) di daerah untuk percepatan kemudahan berusaha dan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Untuk mengsukseskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Selatan Mengadakan  Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Hari Senin, 25 Februari 2019. bertempat di Ruang Rapat Terbatas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibuka Oleh Asisten I Bidang Pemerintahan (Joni Rafles, AP, M.Si) mewakili Bupati Kabupaten OKU Selatan. Narasumber berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta (Ir. Amri Zuhdi dan Mardiansyah, S.Kom, M. Kom). Sosialisasi tersebut mengundang 24 OPD, 10 Camat, dan 24 Pelaku Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun materi  yang dipaparkan pada kesempatan tersebut yaitu penjelasan tentang seputar sistem Online Single Submission / OSS yang meliputi :

  1. Kebijakan Online Single Submission (OSS) yang disampaikan oleh Ir. Amri Zuhdi
  2. Petunjuk Singkat Operasional OSS disampaikan Oleh Mardiansyah, S.Kom., M.Kom

Dengan adanya kegiatan ini, di harapkan para peserta yang hadir pada saat itu dapat segera mengimplementasikannya sehingga bisa tercapai tujuan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) bagi para pelaku usaha, untuk percepatan kemudahan berusaha dan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.