RAPAT KOORDINASI NASIONAL INVESTASI 2019

                   Haris Munandar,SH.,MH

Banten, 12 Maret 2019,bertempat di Indonesian Convention Exibition (ICE), Tanggerang Banten dalam acara Rakornas Investasi Tahun 2019  sekaligus peluncuran Protokol Komunikasi OSS dengan Tema “Investasi Bagi Peningkatan Lapangan Kerja dan Pendapatan Masyarakat” Rakornas tersebut dibuka Presiden RIJoko Widodo (Jokowi) dan dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution serta beberapa menteri lainnya. Selain itu acara tersebut juga melibatkan 850 peserta dan para gubernur, bupati/walikota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta pihak Kementerian/Lembaga, yang mana dalam hal ini perwakilan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mengikuti Rakornas tersebut adalah Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, Haris Munandar, SH, MH.

Kehadiran Presiden Jokowi di Rakornas itu merupakan rangkaian kerjanya usai meresmikan Pasar Rakyat dan Pelaksanaan Pasar Award 2019 Hall 3A ICE BSD Jalan BSD Grand Boulevard No 1 Tangerang, Banten. Saat membuka Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan BKPM, Presiden tampak  kesal atas realiasi investasi asing di Indonesia yang tak kunjung menggeliat.  Padahal, dia sudah berkali-kali mengingatkan jajarannya kunci utama menaikkan ekonomi hanya dua cara yakni investasi dan ekspor.

 

Menurutnya, ada persoalan penting yang dibiarkan menghambat laju investasi di Indonesia sejak lama.  Salah satunya, sebut dia,  Indonesia sudah terlalu lama mengekspor bahan mentah seperti karet, CPO, batubara, hingga kopra.  Padahal, jelas dia, jika diolah menjadi barang setengah jadi saja nilai produk itu bisa lebih tinggi. “Kalau mau sebetulnya tidak seperti ini. Memang waktu harga komoditas dari global tinggi semua senang. Tapi lupa dorong hilirisasi dan industrialisasi,” katanya.

Untuk itu, presiden minta seluruh jajarannya baik tingkat pusat maupun daerah agar mempermudah proses perizinan kepada investor yang berorientasi pada ekspor.  Dia menilai, penting bagi investor untuk mendapat kemudahan dalam melakukan bisnis meski jalannya  investasi itu perlu dikawal dengan baik.  “Sekali lagi saya minta PTSP, bupati, walikota dan lain-lainnya kalau ada investor industri apa pun tutup mata, beri izin. Tunjukkan kalau mau beli lahan, tunjukkan lahannya dimana, itu yang namanya dikawal,” tugasnya.

Jokowi juga minta BKPM agar meluncuran sistem prizinan tunggal atau online single submission (OSS), baik untuk perusahaan nasional maupun multinasional. Bahkan, dia minta, jajarannya memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Sementara itu Kepala BKPM, Thomas Lembong mengakui sepanjang tahun 2018 realiasasi  investasi di Indonesia berhasil mencapai 94 persen dari target investasi dalam RPJMN 2015-2019 dengan capaian Rp721,3 triliun. Sedangkan realisasi investasi PMA, ungkap dia,  hanya Rp392,7 triliun atau turun 8,8 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp430,5 triliun.

Kendati demikian, bebernya,  realiasi investasi 2018 secara agregat berhasil mengalami pertumbuhan (year-on-year) sebesar 4,1 persen. Pertumbuhan itu, terang dia, salah satunya disumbangkan oleh investasi PMDN yang meningkat 25,3 persen dari Rp262,3 triliun pada 2017 menjadi Rp328,6 triliun pada 2018.